Berita

L- KPK Merasa Kecewa Dan Janggal Terhadap Putusan Hakim Ketua

Netralnews.net : Sumenep ll Putusan Pengadilan Sumenep yang di pimpin Quraisyiyah.,SH.,MH., terkait kasus Penyalahguna’an BBM Bersubsidi Oleh Oknum SPBU Kalianget, Terkesan Ragu dalam memberi putusan kepada para terdakwa, 23/10/2023 pukul 13:30

Pasalnya sebelum menjatuhkan vonis satu bulan sepuluh hari penjara kepada terdakwa, Dan mengetuk palu para hakim terlihat berembuk dan berbisik bisik dengan anggota hakim sehingga jeda waktu tersebut di nilai janggal oleh hadirin yang hadir dalam ruang sidang.

Serta hakim ketua melarang Pihak media dan Lembaga ( L-KPK). Untuk merecord jalan nya putusan dalam persidangan tersebut.

Para anggota hakim di anggap menimbulkan tanda tanya publik juga oleh para hadirin yang hadir dalam sidang putusan tersebut.

Berbeda dengan putusan antrian kasus sebelumnya yang dari tadi pagi sangat cepat putusannya, Sehingga menimbulkan keraguan terhadap putusan hakim.

di dalam fakta persidangan, pernyata’an majelis hakim melarang pihak media merecord jalannya persidangan putusan hakim terhadap 4 terdakwa kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi sangat bertentangan dengan Undang-undang pers no 40 tahun 1999

Erfandi selaku pimpinan redaksi menyayangkan sikap ketua hakim yang melarang pihak media merecord jalan nya sidang putusan majelis hakim terhadap empat terdakwa kasus penyalahguna’an BBM bersubsidi.

Melarang seorang Wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni pasal Pasal 18 ayat (1) UU Pers di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi
juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan
Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang
berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan
pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa
gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan
buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas
wilayah.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme,
maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Sedangkan media dan lembaga yang ada dalam ruang persidangan sedang menjalankan tugas profesinya yang dilindungi oleh undang-undang sebagai kontrol sosial untuk ikut mengawal proses jalan nya persidangan kasus Penyalahguna’an BBM bersubsidi yang di lakukan oleh 4 terdakwa, Di gelar di pengadilan Negeri Sumenep.

Sukarman (Aktifis dari lembaga L-KPK) yang masih di dalam ruangan sidang tersebut meminta kepada para awak media yang hadir mempublikasikan di media.

Biar publik tau ujar Sukarman sa’at mengatakan kepada awak media…Pungkasnya !!

(Redaksi)

Related Articles

Back to top button